Jakarta – Isu tentang kemungkinan penempatan warga negara asing (WNA) sebagai direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di PT Pertamina (Persero), mendapat penolakan tegas dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB).Presiden FSPBB, Arie Gumilar, menyebut langkah itu bisa menjadi ancaman serius bagi kedaulatan bangsa dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap kemampuan anak negeri.

“Kalau sampai terjadi WNA duduk sebagai direksi di Pertamina, tentu akan ada reaksi. Kami sudah siaga dan menunggu instruksi. Tapi yang jelas, FSPBB menolak keras kebijakan itu,” tegas Arie dalam wawancara eksklusif bersama Ruang Bicara, Rabu (29/10/2025).Lebih lanjut, Arie menilai keberadaan WNA dalam jajaran direksi BUMN energi seperti Pertamina bukan hanya masalah manajerial, tetapi juga menyangkut pertahanan energi nasional.

“BUMN seperti Pertamina mengelola cabang-cabang produksi strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau informasi dan kebijakan strategisnya diakses oleh pihak asing, risikonya bukan hanya ekonomi, tapi juga kedaulatan negara,” ujarnya.
Sebagai bentuk antisipasi, FSPBB telah menginstruksikan seluruh anggotanya agar tetap solid dan siaga menghadapi isu tersebut. Arie menyebut, para pekerja di lingkungan Pertamina tetap diminta fokus bekerja sambil menunggu arahan resmi dari federasi.

“Kami sudah sampaikan kepada seluruh serikat pekerja anggota FSPBB untuk tetap fokus menjaga distribusi energi ke seluruh negeri. Tapi jika kebijakan itu benar terjadi, tentu kami tidak akan diam,” kata Arie.

Ia juga mengungkapkan bahwa federasinya tengah menyusun policy brief dan kajian hukum. Bahkan, FSPBB membuka peluang untuk melakukan judicial review terhadap regulasi yang memungkinkan penempatan WNA di posisi strategis BUMN.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mengubah regulasi yang memungkinkan ekspatriat atau non-Indonesia duduk di posisi strategis BUMN. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi bersama Chairman dan Editor in Chief Forbes, Steve Forbes, di Hotel St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10).
Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita,” kata Prabowo.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menerapkan standar bisnis internasional. Prabowo juga memerintahkan lembaga itu memangkas sekitar tiga perempat jumlah BUMN yang kini mencapai 1.000 perusahaan.

“Kalau jumlah BUMN dipangkas, saya yakin imbal hasilnya bisa meningkat. Dari 1% atau 2%, harus meningkat,” ujarnya optimistis.

Saat ini, sudah ada dua kursi direksi di Garuda Indonesia yang diisi oleh WNA, yakni Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi, dan Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.