FSPPB
Rabu, 3 Juni 2026

Berita Terbaru

15 Organisasi Sipil Ajukan Uji Formil UU Cipta Kerja ke...

Puluhan buruh berasal dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) saat melakukan demo sebelum mendaftarkan uji materi terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 16 November 2020. TEMPO/Subekti. TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 15 kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Pembela Hak Konstitusional (Kepal) mengajukan gugatan uji formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan akan didaftarkan pada pukul 13.00 WIB hari ini. ...

Image
Anggota BPH Migas Terpergok DPR Pergi ke Brunei Tanpa I...

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fathul Nugroho terpergok oleh anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PDIP, Yulian Gunhar, melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam tanpa adanya izin dari Ketua Komite BPH Migas, Wahyudi Anas. Ditambah, kunjungan tersebut mengajak perusahaan swasta bernama PT Energi Nusa Asia. Hal ini disampaikan oleh Gunhar ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komite BPH Migas di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Sela...

Image
Aviation Fuel Terminal (AFT) Manager Adi Sumarmo PT Per...

SURABAYA – Aviation Fuel Terminal (AFT) Manager Adi Sumarmo PT Pertamina Patra Niaga, Hendra Permana Hermanto berhasil meraih penghargaan Top Leader On CSR Commitment 2026 dari TopBusiness Magazine.  Penghargaan ini diraih atas kepemimpinan Hendra dalam memimpin dan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang diwujudkan melalui program-program CSR di sekitar wilayah operasional perusahaan. AdvertisementTemukan lebih banyakPanduan Kota & DaerahPanduan & Petunjuk Per...

Image
BUMN Disebut Tak Bisa Larang Serikat Pekerja Pertamina ...

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu mengancam mogok kerja, Kementerian BUMN mengeluarkan pernyataan melarang aksi tersebut dengan alasan berdampak kepada aktivitas penyediaan bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat. Pakar ketenagakerjaan yang juga Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia Aloysius Uwiyono mengatakan bahwa secara yuridis mogok kerja adalah hak dasar pekerja asal dilakukan secara sah dan damai. Dengan demikian pemerintah tidak dapat...

Image
Dari UU Migas 2001 hingga RUU Dicoret DPR, Kenapa Tata ...

Dalam Rapat Paripurna baru-baru ini, DPR RI resmi menyetujui 68 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Mengejutkannya, RUU Migas yang menyangkut hajat hidup ratusan juta rakyat Indonesia justru dicoret dan lenyap dari daftar tersebut.  Ini menjadi sebuah ironi bagi kedaulatan energi negeri. Pasalnya, apatisme senayan ini terjadi tepat di tengah mencuatnya terpergoknya anggota BPH Migas yang diduga menjadi calo dan melakukan kunjungan ke negara Brunei tanpa ...

Image
Dewan Energi Nasional dan FSPPB Bertemu Bahas Sinkronis...

Jakarta - Dewan Energi Nasional (DEN) dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggelar pertemuan produktif hari ini Rabu (23/4/2025) di Sekretariat Jenderal DEN, Jakarta Selatan. Diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif ini berfokus pada upaya sinkronisasi regulasi di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tujuan utama memperkuat peran Pertamina dalam memenuhi kebutuhan energi nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertemuan ini merupakan res...

Image
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Dukung Pembe...

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi di Pertamina. FSPPB menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan kasus dugaan korupsi pada tata kelola pengadaan minyak mentah dan BBM.Praktik korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap para pekerja Pertamina yang setiap harinya bekerja dengan penuh integritas dan profesionalitas.Presiden FSPPB Arie Gumilar berharap proses hukum yang sedang ber...

Image
FSPPB Apresiasi Putusan MK yang Nyatakan UU Cipta Kerja...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) memberikan apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Ciptakerja Inkonstitusional/bertentangan dengan UUD 1945 meskipun dinyatakan secara bersyarat. Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan, putusan MK tersebut telah membuktikan UU Ciptakerja dibuat secara serampangan oleh DPR dan Pemerintah terlebih UU Ciptakerja ini cenderung berpihak kepada investor atau pengusaha dan mengesampingkan nasib pekerja. ...

Image
FSPPB Apresiasi Putusan MK yang Nyatakan UU Cipta Kerja...

JAKARTA, URBANNEWS.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan mengenai Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptakerja), Kamis (25/11/2021). MK dalam amar putusannya telah mengabulkan Permohonan Uji Formil UU Cipta Kerja yang pada pokoknya antara lain menyatakan Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam wa...

Image
FSPPB Bersama BIN dan Pemkot Madiun Lakukan Vaksin Mass...

STRATEGI.ID - Sehubungan dengan kenaikan jumlah penderita Covid 19 di Indonesia dan sebagai bentuk pencegahan, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berkomitmen mendukung upaya Pemerintah untuk melindungi seluruh Masyarakat Indonesia dari ancaman Covid 19. Karena itu mulai hari ini Minggu 13 Februari sampai 26 Februari FSPPB melaksanakan vaksin massal yang bekerja sama dengan Badan Intelijen Nasional dan Pemerintah Kota Madiun. Lokasi vaksin massal berada di Taman Sumber Wangi P...

Image