Kafe News Rayakan HUT ke-22, FSPPB Perkuat Sinergi Untuk Kedaulatan Energi

Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 dengan menggelar tasyakuran dan buka puasa bersama. Acara yang berlangsung di Kantor FSPPB, Jakarta, ini dihadiri oleh jajaran Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero). Mengusung tema "Pertamina Tangguh Bersama Pekerja untuk Energi Berdaulat", perayaan ini menjadi momentum refleksi serta penguatan sinergi antara pekerja, manajemen, dan perusahaan dalam menghadapi dinamika sektor energi nasional. Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan, menyampaikan selamat atas HUT ke-22 FSPPB. Ia menekankan bahwa usia ini merupakan tahap kematangan bagi serikat pekerja dalam memberikan kontribusi kepada negara dan Pertamina. “Momen tasyakuran dan buka puasa ini merupakan simbol sinergi antara serikat pekerja dan manajemen. Harapan kami, kolaborasi ini semakin erat dengan semangat kebersamaan dan gotong royong untuk mendukung visi dan misi perusahaan ke depan,” ujarnya. Senada dengan itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, berharap momentum bulan Ramadan dapat memperkuat persatuan dan kekeluargaan antara manajemen dan serikat pekerja. "Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Semoga kebersamaan ini terus terjaga, tidak hanya saat ini tetapi juga di masa mendatang," kata Simon. Presiden FSPPB, Arie Gumilar, menegaskan komitmen serikat pekerja dalam menjaga kelangsungan bisnis perusahaan dan mewujudkan kedaulatan energi Indonesia. Menurutnya, kesejahteraan pekerja harus selaras dengan keberlanjutan perusahaan. “Sejalan dengan visi dan misi Pertamina serta arahan Presiden Prabowo Subianto, Pertamina diharapkan menjadi pilar utama dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Integrasi dari hulu ke hilir harus diperkuat agar rantai pasok lebih efisien,” tegas Arie. Selain sebagai ajang silaturahmi, acara ini juga menjadi wadah kepedulian sosial. Sebanyak 25 Serikat Pekerja konstituen FSPPB di seluruh wilayah operasi Pertamina secara serentak menyalurkan santunan senilai Rp 800 juta kepada lebih dari 100 lembaga penerima, termasuk masyarakat prasejahtera, panti asuhan, dan pusat layanan kesehatan. Acara ditutup dengan buka puasa bersama dan doa untuk kemajuan Pertamina serta bangsa. Kolaborasi ini menegaskan bahwa ketangguhan Pertamina lahir dari dedikasi pekerja yang berintegritas, siap menghadapi tantangan global dengan semangat kebersamaan.

Internal FSPPB Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Bekasi dan Cawang

Jakarta - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak banjir, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyalurkan bantuan ke dua lokasi, yaitu Bekasi dan Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Banjir yang melanda wilayah tersebut terjadi akibat curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir, yang menyebabkan Sungai Ciliwung dan Sungai Bekasi meluap.Sistem drainase yang tidak mampu menampung volume air yang besar turut memperparah kondisi.Akibatnya, ratusan rumah di Bekasi dan Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari satu meter, akses jalan terganggu. BPBD DKI Jakarta mencatat ada 1.229 warga yang terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman.Setelah melakukan peninjauan lokasi pada 6–7 Maret 2025, FSPPB bergerak cepat untuk mendistribusikan bantuan pada hari ini, Senin (10/3/2025). Bantuan yang diberikan meliputi hygiene kit sebanyak 200 paket, obat-obatan 200 paket, alat sekolah 100 paket, serta pompa steam elektrik sebanyak 6 unit.Bantuan untuk Kelurahan Cawang diserahkan langsung kepada Lurah Cawang, sementara bantuan untuk Bekasi disalurkan melalui Posko Tanggap Darurat Kota Bekasi di Kantor Wali Kota Bekasi. Presiden FSPPB Arie Gumilar menyampaikan bahwa aksi ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas pekerja Pertamina terhadap masyarakat yang terdampak bencana. “Kami memahami bahwa banjir ini membawa dampak besar bagi masyarakat, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis,” katanya. Oleh karena itu, FSPPB berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban mereka, terutama dalam menjaga kesehatan, kebersihan, dan kelangsungan pendidikan anak-anak di tengah situasi sulit ini. “FSPPB akan terus hadir dan berkontribusi dalam membantu masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti ini,” ungkap Arie Gumilar. FSPPB berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat dalam menghadapi bencana dengan aksi nyata dan gotong royong. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan kondisi warga yang terdampak banjir dapat segera pulih dan kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa

On The Street Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Dukung Pemberantasan Korupsi dan Lawan Informasi Sesat yang Jatuhkan Pertamina

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi di Pertamina. FSPPB menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan kasus dugaan korupsi pada tata kelola pengadaan minyak mentah dan BBM.Praktik korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap para pekerja Pertamina yang setiap harinya bekerja dengan penuh integritas dan profesionalitas.Presiden FSPPB Arie Gumilar berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat berjalan sebagaimana mestinya secara terbuka, transparan, adil dan akuntabel. “Namun demikian, kami menyayangkan adanya informasi-informasi menyesatkan yang telah memicu kegaduhan yang berdampak pada kebencian masyarakat terhadap Pertamina,” kata Arie Gumilar dalam keterangan pers yang diterima tvOnenews.com Padahal, menurut Arie, Pertamina merupakan Perusahaan Milik Negara yang telah dan akan selalu menghadirkan energi kepada masyarakat di seluruh penjuru negeri, bahkan hingga daerah pelosok yang terjauh, terluar dan terpencil sekalipun. “Pertamina bahkan juga menjadi salah satu kontributor penyumbang dividen terbesar terhadap APBN setiap tahunnya,” ungkapnya. Sebagai organisasi pekerja, FSPPB ingin menegaskan bahwa Pertamina telah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan energi yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. “Kami meyakinkan dan menegaskan bahwa BBM yang didistribusikan kepada masyarakat telah sesuai dengan persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM,” ujar Arie. Kontrol kualitas dan kuantitas BBM dilaksanakan pada setiap tahapan dengan sebaik-baiknya dan terdapat pemeriksaan kualitas secara berkala oleh LEMIGAS. Setiap kegiatan Pertamina dalam tata kelola energi selama ini juga mendapat pengawasan ketat dari Kementerian ESDM, BPH Migas, dan SKK Migas. Kepada seluruh pekerja Pertamina Group di seluruh sentra-sentra operasi, Arie menginstruksikan untuk tetap fokus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab dan integritas demi kepentingan bangsa dan negara. “Bersabarlah dan jangan terpengaruh dengan keriuhan maupun isu liar yang ada, agar ikhtiar-ikhtiar kita dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri dapat senantiasa terwujud,” tuturnya. Kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, FSPPB memohon dukungan dan doa agar Pertamina bisa tetap bertahan di tengah guncangan yang sedang terjadi. “Marilah berpikir rasional dan tidak terprovokasi mengorbankan Pertamina sebagai Institusi negara yang telah lama menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan energi nasional untuk masyarakat,” pinta Arie. “Terakhir, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan berharap kita senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan serta semua amal ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya,” tutupnya.

On The Street Kejagung Minta Publik Tak Khawatir, BBM yang Beredar Bukan Hasil Oplosan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dengan modus mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax terjadi pada 2018-2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan, BBM yang beredar di masyarakat saat ini bukanlah hasil oplosan dan tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang diusut. “Jadi, jangan ada pemikiran di masyarakat bahwa seolah-olah minyak yang digunakan sekarang itu adalah minyak oplosan. Nah, itu enggak tepat,” ujar Harli Siregar saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Harli menjelaskan, berdasarkan hasil temuan sementara, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan membeli dan membayar minyak RON 92. “Fakta hukum yang sudah selesai (peristiwanya) bahwa RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga itu melakukan pembayaran terhadap pembelian minyak yang RON 92, berdasarkan price list-nya. Padahal, yang datang itu adalah RON 88 atau 90,” lanjut Harli. Saat ini, penyidik juga masih mendalami apakah minyak RON 88 dan RON 90 ini, pada tahun 2018-2023, langsung didistribusikan kepada masyarakat atau tidak. “Kami kan harus mengkaji berdasarkan bantuan ahli. Misalnya, kalau yang datang RON 90, RON 90 itu kan Pertalite. Nah, apakah Pertalite ini juga sewaktu diimpor langsung didistribusi?” kata Harli. Diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga telah terjadi pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dalam konstruksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

On The Street Pertamina bantah oplos Pertalite jadi Pertamax

PT Pertamina (Persero) membantah tudingan adanya bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite, sekaligus memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. “Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kejaksaan,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa. Menurut Fadjar, terdapat narasi yang keliru ketika memahami pemaparan oleh Kejaksaan Agung. Fadjar menjelaskan bahwa yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung adalah pembelian RON 90 dan RON 92, bukan terkait adanya oplosan Pertalite menjadi Pertamax. RON 90 adalah jenis bahan bakar minyak (BBM) yang memiliki nilai oktan sebesar 90. Pada produk Pertamina, RON 90 adalah Pertalite, di sisi lain RON 92 adalah Pertamax. Dalam kesempatan tersebut, Fadjar menegaskan bahwa produk Pertamax yang sampai ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Adapun lembaga yang bertugas memeriksa ketepatan spesifikasi dari produk yang beredar di masyarakat adalah Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing,” ucapnya. Pernyataan tersebut merespons ramainya pemberitaan ihwal adanya Pertalite yang dioplos untuk menjadi Pertamax. Kabar tersebut merujuk pada pernyataan Kejaksaan Agung soal kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah. RON 90 tersebut kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Fadjar, yang menjadi masalah adalah pembelian RON 90 yang diklaim sebagai RON 92. Akan tetapi, yang beredar di masyarakat tetaplah RON 92 atau Pertamax dengan spesifikasi yang sudah sesuai. Sumber : antaranews.com

On The Street Pertamina Pamer Pendapatan Naik 15% Dalam 3 Tahun, Sempat Capai US$ 84,9 M

Jakarta - PT Pertamina (Persero) menyampaikan kinerja keuangan yang baik usai transformasi holding dan subholding periode tahun 2021 s.d 2023. Tercatat pendapatan atau revenue perusahaan mengalami tren kenaikan sebesar 15%. Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan, revenue tertinggi terjadi pada tahun 2022. Pada kala itu, Pertamina berhasil mengantongi pendapatan sebesar US$ 84,9 miliar. "Kinerja di holding sendiri, revenue kita dari tahun ke tahun selama 3 tahun ini tumbuh 15%, di mana 2022 memegang revenue tertinggi, US$ 84,9 miliar. Banyak faktor menyebabkan, terutama harga minyak saat itu US$ 97 dolar," kata Wiko, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Parameter kinerja lainnya terlihat pada perolehan EBITDA pada tahun 2023 sebesar US$ 14,4 miliar. naik dibanding tahun sebelumnya sebesar US$ 13,6 miliar. Lalu laba bersih di 2023 juga naik, dari US$ 3,8 miliar di 20222 menjadi US$ 4,4 miliar di 2023. "Dari mana hal ini berasal? Di bawahnya ada kinerja masing-masing subholding kita, mulai kinerja operasional di sektor hulu, produksi migas tumbuh 8% selama 3 tahun terakhir dari 2021-20223 dan mencatat milestone baru pada masa subholding ini," ujarnya. Begitu pula dengan produksi di hulu migas, tembus angka 1 juta barel oil equivalent per day. Wiko mengatakan, hal ini dikontribusi oleh lapangan baru Pertamina, terutama di Rokan dan aset di luar negeri. Sementara di kilang, yield valuable juga meningkat 2%. Menurutnya, hal ini menunjukkan kilang Pertamina mampu menghasilkan produk-produk bernilai dengan persentase meningkat. Kilang Pertamina juga sudah mampu memproduksi 100% kebutuhan solar nasional, sedangkan untuk gasoil 40%. "Volume sales juga meningkat, menunjukkan bahwa demand yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan sektor industri dan transportasi. Dari 2021 s.d 2023, di tahun 2023 kita finish menyalurkan 99 juta kiloliter (KL)," kata dia. Lalu volume niaga gas di subholding juga demikian, tumbuh 6% selama 3 tahun terakhir. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Pertamina memegang peranan penting dalam transisi energi, menyalurkan gas yang dianggap sebagai energi yang lebih bersih dibanding fosil fuel lainnya. "Listrik kita fokus di geothermal dan listrik yang berbasis gas juga tumbuh di tahun 2023, finish kita 5.452 gigawatt hour (GWh), di mana pertumbuhannya 8%. Tidak kalah penting adalah IML, kita mampu menyalurkan dan mendistribusikan bahan bakar minyak energi ke seluruh negeri dan volume utilisasi vessel-nya tumbuh 2% selama 3 tahun terakhir," ujar Wiko. Sumber : detik.com

On The Street Percepatan Swasembada Energi, Serikat Pekerja Desak Prabowo Ambil Alih Kembali Pertamina

Sejak didirikan pada tahun 1959, Pertamina telah menjadi perusahaan negara yang bergerak di bidang energi, melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan operasi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Selama perjalanannya, Pertamina telah mengalami setidaknya tiga kali transformasi besar. Yakni sebagai Perusahaan Negara (1959-2003), lalu berubah menjadi Perseroan Terbatas (2003-2021), dan terakhir menjadi Holding-Subholding (2021-sekarang). Namun, sejak transformasi menjadi Holding-Subholding, Pertamina dinilai kehilangan kekuatannya sebagai penggerak utama kedaulatan energi nasional. Berbagai isu besar muncul, mulai dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak terkendali hingga kesulitan dalam mewujudkan kemandirian energi. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Pertamina dan pemerintah, terutama setelah status perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas. Menyikapi hal tersebut, Arie Gumilar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) beserta seluruh pengurus dan Ketua Umum Serikat Pekerja Konstituen, dalam konferensi pers di Makassar beberapa waktu lalu menyatakan dukungan penuh terhadap visi Asta Cita Kedaulatan Energi Nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Khususnya dalam sektor energi guna percepatan terwujudnya Swasembada Energi Nasional. Dukungan ini dinilai sejalan dengan Asta Cita nomor 2, yang berbunyi "memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru." "Untuk mewujudkan visi ini, FSPPB menyerukan agar Pertamina dikembalikan sebagai Perusahaan Negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir," kata Arie Gumilar, Jumat (21/2/2025). FSPPB menegaskan bahwa pengembalian Pertamina ke bentuk asalnya sebagai Perusahaan Negara yang langsung berada di bawah kendali presiden merupakan langkah strategis. Hal ini dinilai sejalan dengan semangat Asta Cita Kedaulatan Energi Nasional dan akan mendorong efisiensi biaya, meningkatkan kinerja perusahaan, serta berkontribusi pada kemajuan negara. Dengan kembali di bawah kendali presiden, harga BBM diharapkan dapat ditekan secara signifikan, distribusi BBM menjadi lebih merata, dan kinerja Pertamina secara keseluruhan akan meningkat. Selain itu, reintegrasi Pertamina dari struktur Holding-Subholding menjadi perusahaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir akan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban perusahaan terutama dari sisi pajak transaksi antar anak usaha, serta menciptakan bisnis yang lebih tangguh terhadap ketidakstabilan harga komoditas. "Langkah ini juga akan mempermudah Pertamina dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya. Dengan kembali menjadi Perusahaan Negara yang berada langsung di bawah kendali presiden, kata dia, pemerintah akan lebih mudah dalam mengawasi dan mengarahkan Pertamina dalam menjalankan penugasan pengelolaan energi yang merupakan kebutuhan fundamental bangsa. Peningkatan lifting produksi Migas nasional dan penyediaan BBM akan lebih optimal, harga BBM diharapkan dapat lebih terkendali, distribusi energi akan lebih merata, serta kinerja operasional Pertamina secara keseluruhan akan meningkat. Reintegrasi Pertamina dari struktur Holding-Subholding menjadi perusahaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir akan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban perusahaan terutama dari sisi pajak transaksi antar anak usaha, serta menciptakan bisnis yang lebih tangguh terhadap ketidakstabilan harga komoditas. "Selain itu, langkah ini akan mempermudah Pertamina dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia," sambungnya. FSPPB meyakini bahwa langkah-langkah ini sejalan dengan prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "FSPPB siap mengawal dan mendukung penuh proses transformasi ini hingga terealisasi," ujar Arie. Ia menambahkan, bahwa FSPPB juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk cendekiawan, akademisi, serta seluruh rakyat Indonesia, untuk bersama-sama mendukung upaya pengembalian Pertamina sebagai Perusahaan Negara Terintegrasi Hulu-Hilir di bawah kendali presiden. "Dengan demikian, kedaulatan energi nasional dapat terwujud demi kemandirian dan kemajuan bangsa," katanya. FSPPB berharap dukungan serta partisipasi aktif dari semua pihak untuk mewujudkan visi besar ini. "Mari bersama-sama membangun Pertamina yang kuat, mandiri, dan berdaulat demi masa depan energi Indonesia yang lebih baik," ajaknya. (*) *Sumber : timesindonesia.co.id

On The Street Komisaris, Direksi, dan Pekerja Pertamina Sepakat Perkuat Kualitas SDM Perusahaan sebagai Tulang Punggung Bangsa Demi Wujudkan Swasembada Energi Nasional

Bali - Komisaris, Direksi dan seluruh Pekerja PT Pertamina (Persero) menyatakan tekad bersama untuk memperkuat kualitas SDM dalam mewujudkan Pertamina sebagai tulang punggung bangsa dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.Hal tersebut disampaikan pada acara pembukaan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2025-2027 yang diselenggarakan di Patra Hotel & Villas, Bali pada 17-21 Februari 2025. Hadir membuka acara secara resmi Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan; Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri; Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto; serta Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPPB) Arie Gumilar sebagai wakil Pekerja. Perundingan PKB ke-IX kali ini mengusung tema “PKB sebagai Pilar Penguatan SDM untuk Kedaulatan Energi Nasional.” Tema ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah yang menekankan pentingnya kemandirian dan ketahanan energi sebagai pilar penting mewujudkan swasembada energi nasional.Perundingan PKB ke-IX ini akan berlangsung hingga 21 Februari 2025 mendatang, dengan harapan dapat menghasilkan kesepakatan yang berkeadilan bagi pekerja dan perusahaan, serta mendukung strategi Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dalam sambutannya, Direktur Utama Pertamina Simon menegaskan bahwa SDM yang kuat dan unggul merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam memberikan kontribusi nyata bagi bangsa untuk mencapai swasembada energi nasional.Sementara itu Mochamad Iriawan atau yang akrab dipanggil Iwan Bule sebagai Komisaris Utama dalam keynote speech-nya mengajak seluruh pekerja untuk terus bersinergi demi memperkuat Pertamina. “Bersama, kita wujudkan SDM Pertamina yang lebih tangguh guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya. *Sumber : tvonenews.com