JAKARTA--- PT Pertamina (Persero) bersama dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) menggelar penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) IX Periode 2025-2027. Mengusung tema “PKB Sebagai Pilar Penguatan Sumber Daya Manusia Untuk Kedaulatan Energi Nasional”. Di kesempatan yang sama juga dilakukan Penandatangan Komitmen Hubungan Industrial Pancasila. Kedua penandatanganan tersebut diselenggarakan di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta pada Senin, 19 Mei 2025. Hadir pada kegiatan ini Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Direktur SDM (Sumber Daya Manusia) Pertamina M. Erry Sugiharto, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar, serta jajaran pengurus dan 25 anggota Serikat Pekerja (SP) Konstituen FSPPB dari seluruh wilayah Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden FSPPB Arie Gumilar menyampaikan bahwa ditandatanganinya PKB dan Komitmen Hubungan Industrial Pancasila, membuktikan bahwa hubungan industrial di Pertamina sudah terjalin dengan baik, harmonis dan dinamis. Ia juga berharap dengan adanya PKB yang sudah disepakati ini, akan menjadi integrator dari adanya pemisahan unit-unit bosnis (Holding Subholding) di Pertamina. “Kami masih terus berjuang agar bagaimana kedepannya Pertamina bisa kembali terintegrasi dan betul-betul menjadi soko guru perekonomian, soko guru kemandirian energi Indonesia yang berada dibawah pimpinan langsung Presiden RI, Bapak Prabowo”, ungkap Arie. Tak hanya itu, Ia mengharapkan, hubungan industrial yang dibangun di Pertamina kehendaknya ini menjadi contoh sekaligus bukti, bahwa peran pekerja melalui serikat pekerja tidak hanya bicara soal hubungan industrial saja tetapi juga bisa memberikan masukan strategis terhadap keberlangsungan proses bisnis di perusahaan. Dimana hal Ini sudah tertuang dalam komitmen bersama di dalam Perjanjian Kerja Bersama, khususnya di pasal 7 ayat 7 yang berbunyi: bahwa FSPPB dapat memberikan masukan kepada perusahaan tidak hanya terbatas pada persoalan hubungan industrial, tapi justru dapat memberikan masukan strategis bagi keberlangsungan proses bisnis perusahaan yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. “Ini menjadi bukti bahwa kami semua pekerja di Pertamina tidak hanya sekedar menuntut hak tetapi juga memberikan kontribusi sebagai mitra strategis bagi perusahaan, bagi direksi bagi manajemen untuk memberikan kontribusi maksimal bagi keberlangsungan proses bisnis perusahaan juga kepada kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana amanat UUD 45 pasal 33 ayat (3) dan ayat (2)”, jelas Arie. Sementara terkait tema “PKB Sebagai Pilar Penguatan Sumber Daya Manusia Untuk Kedaulatan Energi Nasional”, dinilai sangat sejalan dengan semangat perjuangan FSPPB, yang sejak dulu menginginkan adanya kedaulatan energi nasional di tangan anak bangsa. Arie menjelaskan, bahwa hal ini sekaligus sejalan dan selaras dengan aspirasi dari manajemen dan asta cita pemerintahan Republik Indonesia yang ingin menjadikan Pertamina sebagai soko guru kemandirian energi menuju swasembada energi nasional dan kemandirian serta keberlanjutan dan ketahanan nasional. Tema ini juga mengangkat bagaimana kesiapan untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia ketika Pertamina kembali harus terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, berdasarkan amanat daripada UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)”. Di sisi lain, Arie juga menguraikan proses perjalanan panjang sebelum akhirnya (PKB) IX Periode 2025-2027. bisa ditandatangani, dimulai dari verifikasi keanggotaan serikat pekerja,gebyar PKB dilanjutkan juga dengan pra-perundingan PKB dan diakhiri dengan perundingan PKB. “Semuanya tentu, tidak berjalan mulus-mulus saja pasti ada aral melintang dan kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah beberapa agenda perundingan harus dilanjutkan ke tahap perundingan lanjutan”, tuturnya. Namun dengan semangat kebersamaan, musyawarah mufakat dan semangat kekeluargaan seluruh proses tahapan perundingan dan seluruh bahasan topik perundingan bisa diselesaikan sesuai harapan. “Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama segenap Tim perunding, baik dari perusahaan maupun dari FSPPB yang sudah berhasil melaksanakan tugasnya sehingga semua proses tahapan perundingan dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas”, pungkas Arie. Apresiasi Penandatanganan PKB IX 2025-2027 dan Komitmen Hubungan Pancasila Dalam kesempatan ini Menteri Ketenagakerjasan RI Yassierli, mengucapkan selamat sekaligus memberikan apresiasi. Ia menganggap upaya ini merupakan langkah luar biasa,setelah sebelumnya para pihak yang terlibat melalui rangkaian proses dan dinamika yang juga luar biasa. Yassierli juga berharap Pertamina bisa menjadi role model, bagaimana suatu hubungan Industrial Pancasila bisa diwujudkan. “Bagaimana suatu proses dialog, proses diskusi musyawarah bersama antara serikat pekerja dengan manajemen, dan perwakilan manajemen itu bisa berhasil dilakukan. Hal itu menjadi kunci untuk kemajuan perusahaan ke depan. Pertamina saya harapkan juga menjadi garda terdepan, pusat dari para expert, best practice, dan center of excellence”. ujarnya. “Sekali lagi semoga ini menjadi contoh praktek hubungan industrial yang unggul yang adaptif, selamat kepada Pertamina dan FSPPB. Semoga Pertamina semakin kuat dan jaya di masa yang akan datang”, pungkasnya, Di kesempatan yang sama penandatanganan ini pun mendapatkan apresiasi dari Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Menurutnya PKB bukan hanya dokumen formal melainkan wujud nyata dan komitmen bersama, untuk membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. “Pada kesempatan hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perundingan ini, suatu perundingan yang panjang, perundingan yang dilakukan dengan suasana terbuka, kolaboratif dan semangat untuk membawa kemajuan bagi Pertamina”, ungkap Simon. Simon menambahkan bahwa peran pekerja adalah jantung dan pusat dari operasional yang berlangsung di perusahaan. “Perusahaan tidak bisa berhasil dan sukses tanpa kehadiran dan kontribusi para pekerja. Kami juga sangat menyambut baik atas segala usulan, gagasan, ataupun inisiatif-inisiatif yang dihasilkan atau yang muncul dari para pekerjaan, karena pekerja adalah pihak yang dari awal yang terus mengawal pertumbuhan yang terus mengawal peran serta kontribusi penting Pertamina bagi bangsa ini”, tuturnya. Ia menambahkan PKB, juga harus memastikan keseimbangan hak dan kewajiban karena keberlanjutan perusahaan sejalan dengan kesejahteraan pekerja. PKB ini memastikan bahwa seluruh perwira Pertamina bekerja dalam lingkungan yang kondusif aman dan adil. “Sekali lagi kami ucapkan selamat dan semoga sinergitas, kekompakan, dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini akan terus dipertahankan dan tingkatkan di masa-masa yang akan datang”, harap Simon. Di penghujung kegiatan, sebagaimana biasanya bila ada momen-momen seremonial seperti ini-, FSPPB memberikan tali kasih berupa santunan kepada Yayasan Panti Yaumsi Kemayoran Asrama Yatim dan Dhuafa, serta Panti Asuhan Nurul Iman, masing-masing senilai Rp, 10.000,000, (FSPPB)

Jakarta – Dalam rangka hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia bersama PT Pertamina (Persero) sukses menggelar peringatan bertajuk "May Day is Kolaborasi Day" yang berlangsung meriah di Pertamina Arena Simprug, Jakarta, Rabu (1/5/2025). Menghadirkan suasana penuh semangat kebersamaan dan kolaborasi, peringatan Mayday 2025 mengusung tema "Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional". ✖ Agenda ini dihadiri oleh menteri terkait, pejabat kementerian tenaga kerja, tokoh masyarakat, para pimpinan serikat buruh atau pekerja yang tergabung dalam jaringan Forum Komunikasi Serikat Pekerja BUMN (Forkom SP/SeKar BUMN). Tampak dalam kegiatan tersebut Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli dan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait. Hadir pula Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar, serta jajaran manajemen dan perwakilan serikat pekerja dari berbagai sektor.Menteri Tenaga Kerja dalam sambutannya mengatakan melalui tema Hari Buruh kali ini May Day is a Collaboration Day, pihaknya mendorong semangat gotong royong demi menciptakan ekosistem kerja yang sehat, produktif, dan berpihak pada kesejahteraan. "145 juta pekerja dan buruh Indonesia adalah kekuatan perekonomian nasional. Maka tugas kita bersama adalah memastikan setiap langkah pembangunan juga menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi mereka,” ujar Yassierli. Dalam rangkaian acara tersebut Presiden FSPPB sekaligus sebagai inisiator terbentuknya Forkom SP/SeKar BUMN Arie Gumilar juga memberikan sambutan pembuka. Dalam pidatonya, Arie menegaskan komitmen FSPPB dalam memperjuangkan masa depan pekerja dan kemajuan perusahaan melalui prinsip-prinsip keadilan. Terdapat empat poin penting yang disampaikan Arie Gumilar dalam sambutannya, sebagai berikut: Pertama, FSPPB konsisten memperjuangkan reintegrasi Pertamina dari hulu hingga hilir, guna memastikan efisiensi, dan kesinambungan operasional Pertamina. Kedua, pentingnya konsistensi penerapan prinsip KKN (Keadilan, Kesetaraan, dan Nondiskriminatif) dalam seluruh aspek hubungan industrial dan ketenagakerjaan di lingkungan BUMN. Ketiga, FSPPB mendorong penyetaraan usia pensiun bagi pekerja BUMN, yang saat ini masih di angka 56 tahun, sementara ASN, TNI, Polri, dan instansi negara lainnya telah berada di angka 60 tahun. Arie menegaskan, pekerja BUMN adalah abdi negara yang juga berhak mendapatkan kesetaraan. Terakhir, dukungan terhadap kolaborasi empat unsur utama dalam perusahaan, yakni pekerja, direksi, komisaris, serta pemerintah (diwakili oleh Kemnaker). Sinergi dari keempat elemen tersebut yang dibangun di atas prinsip keadilan akan memperkuat daya saing perusahaan, memperbaiki kesejahteraan pekerja, serta menjaga keberlangsungan usaha di tengah dinamika industri. "Acara May Day 2025 kali ini menjadi simbol kuat bahwa kolaborasi bukan hanya slogan, namun menjadi kunci dalam menciptakan masa depan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perusahaan Maju, Pekerja Sejahtera, Indonesia Jaya," tutup Arie.

Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) yang menjadi badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah dari BUMN-BUMN yang ada demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun suara kegalauan terdengar dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). "Apakah memang kita perlu adanya Danantara? Jangan-jangan Danantara hanya sebuah instrumen yang dibuat hanya untuk membayar atau melunasi hutang-hutang negara," kata Arie Gumilar, Presiden FSPPB saat membuka kuliah umum dari ekonom Ichsanuddin Noorsy bertajuk “Holding Danantara dan Implikasinya ke Pertamina” di kantor FSPPB, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Arie mengkhawatirkan, kalau hal tersebut yang terjadi maka negeri ini sudah benar-benar tergadai di mana kepentingan kaum kapitalis dan liberalis menjadi sangat terbuka di Indonesia. Lewat keputusan bahwa BUMN-BUMN dikonsolidasikan ke dalam Danantara, maka BUMN seperti Pertamina akan mengalihkan saham seri B-nya dari kepemilikan pemerintah ke holding Danantara. “Pertamina itu mengelola hajat hidup orang banyak. Harusnya dikelola langsung oleh negara, bukan masuk dalam skema korporatisasi seperti ini,” terangnya seraya mengingatkan bahwa Pertamina juga masih mendapatkan amanat dari negara untuk mengelola PSO terkait pasokan BBM dan Elpiji untuk masyarakat luas. "Kami menyatakan bahwa Federasi (FSPPB) berjuang untuk supaya pemerintah mempertimbangkan kembali masuknya Pertamina, masuknya PLN, masuknya Bulog dan BUMN-BUMN lain yang memang ditugaskan oleh negara untuk mengelola atau menyediakan kepentingan publik (agar) dikeluarkan dari Danantara, atau bahkan evaluasi kembali Danantara," tegas Arie. Dalam kuliah umum “Holding Danantara dan Implikasinya ke Pertamina”, Ichsanuddin Noorsy menyoroti proses inbreng saham Pertamina ke Danantara. Dengan total aset mencapai Rp1.390 triliun, Pertamina dinilai terlalu berharga untuk dikelola lembaga baru yang arah bisnisnya belum jelas. “Masuknya Pertamina bisa diklaim demi transparansi, tapi justru bisa membuatnya tergantung pada holding dan mengaburkan arah bisnis energi nasional,” katanya.

Jakarta - Dewan Energi Nasional (DEN) dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggelar pertemuan produktif hari ini Rabu (23/4/2025) di Sekretariat Jenderal DEN, Jakarta Selatan. Diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif ini berfokus pada upaya sinkronisasi regulasi di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tujuan utama memperkuat peran Pertamina dalam memenuhi kebutuhan energi nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertemuan ini merupakan respons positif DEN atas permohonan audiensi dari FSPPB. Kedua pihak menunjukkan komitmen kuat dalam merumuskan konsep terbaik bagi sustainability Pertamina sebagai aset strategis negara. Dalam pertemuan tersebut DEN akan mengambil langkah-langkah aktif dalam memfasilitasi pendalaman peraturan perundangan terkait reintegrasi Pertamina dan penguatan posisi sebagai Perusahaan Negara (PN) di bawah kendali langsung Presiden Republik Indonesia.Langkah ini dipastikan akan mengedepankan amanat UUD 1945 Pasal 33 yang menegaskan bahwa BUMN mengelola kekayaan negara untuk hajat hidup orang banyak. Dalam keterangannya seusai pertemuan Dr. Dina Nurul Fitria -anggota DEN pemangku kepentingan kalangan konsumen, menyampaikan apresiasi atas kualitas diskusi yang disampaikan oleh perwakilan FSPPB. "Kami melihat betapa pentingnya masukan dari FSPPB. Diskusi yang mendalam baik dari sisi teknis maupun strategis ini akan menjadi landasan penting bagi langkah-langkah DEN ke depan. Kami akan segera menjadwalkan pertemuan lanjutan," tegasnya. Senada dengan Dr. Dina, anggota DEN lainnya Dr. Yusra Khan bahkan menyatakan pentingnya pertemuan seperti ini sejak dini. "Pertemuan yang informatif dan konstruktif seperti ini seharusnya dilakukan sejak dulu dan bisa terjalin lebih awal," katanya. Sementara itu, Ir. Agus Pramono dan Dr. Musri, anggota DEN lainnya yang turut hadir, juga menyoroti pentingnya insight yang diperoleh dari pertemuan ini terkait tata kelola migas dan peran strategis Pertamina. Pertemuan yang diakhiri dengan saling bertukar cenderamata organisasi ini menandakan komitmen kuat DEN dan FSPPB untuk terus menjalin komunikasi dan kolaborasi demi mewujudkan ketahanan energi nasional serta kemaslahatan masyarakat. recommended by *Sumber : tvonenews.com

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi di Pertamina. FSPPB menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan kasus dugaan korupsi pada tata kelola pengadaan minyak mentah dan BBM.Praktik korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap para pekerja Pertamina yang setiap harinya bekerja dengan penuh integritas dan profesionalitas.Presiden FSPPB Arie Gumilar berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat berjalan sebagaimana mestinya secara terbuka, transparan, adil dan akuntabel. “Namun demikian, kami menyayangkan adanya informasi-informasi menyesatkan yang telah memicu kegaduhan yang berdampak pada kebencian masyarakat terhadap Pertamina,” kata Arie Gumilar dalam keterangan pers yang diterima tvOnenews.com Padahal, menurut Arie, Pertamina merupakan Perusahaan Milik Negara yang telah dan akan selalu menghadirkan energi kepada masyarakat di seluruh penjuru negeri, bahkan hingga daerah pelosok yang terjauh, terluar dan terpencil sekalipun. “Pertamina bahkan juga menjadi salah satu kontributor penyumbang dividen terbesar terhadap APBN setiap tahunnya,” ungkapnya. Sebagai organisasi pekerja, FSPPB ingin menegaskan bahwa Pertamina telah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan energi yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. “Kami meyakinkan dan menegaskan bahwa BBM yang didistribusikan kepada masyarakat telah sesuai dengan persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM,” ujar Arie. Kontrol kualitas dan kuantitas BBM dilaksanakan pada setiap tahapan dengan sebaik-baiknya dan terdapat pemeriksaan kualitas secara berkala oleh LEMIGAS. Setiap kegiatan Pertamina dalam tata kelola energi selama ini juga mendapat pengawasan ketat dari Kementerian ESDM, BPH Migas, dan SKK Migas. Kepada seluruh pekerja Pertamina Group di seluruh sentra-sentra operasi, Arie menginstruksikan untuk tetap fokus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab dan integritas demi kepentingan bangsa dan negara. “Bersabarlah dan jangan terpengaruh dengan keriuhan maupun isu liar yang ada, agar ikhtiar-ikhtiar kita dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri dapat senantiasa terwujud,” tuturnya. Kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, FSPPB memohon dukungan dan doa agar Pertamina bisa tetap bertahan di tengah guncangan yang sedang terjadi. “Marilah berpikir rasional dan tidak terprovokasi mengorbankan Pertamina sebagai Institusi negara yang telah lama menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan energi nasional untuk masyarakat,” pinta Arie. “Terakhir, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan berharap kita senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan serta semua amal ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya,” tutupnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dengan modus mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax terjadi pada 2018-2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan, BBM yang beredar di masyarakat saat ini bukanlah hasil oplosan dan tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang diusut. “Jadi, jangan ada pemikiran di masyarakat bahwa seolah-olah minyak yang digunakan sekarang itu adalah minyak oplosan. Nah, itu enggak tepat,” ujar Harli Siregar saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Harli menjelaskan, berdasarkan hasil temuan sementara, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan membeli dan membayar minyak RON 92. “Fakta hukum yang sudah selesai (peristiwanya) bahwa RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga itu melakukan pembayaran terhadap pembelian minyak yang RON 92, berdasarkan price list-nya. Padahal, yang datang itu adalah RON 88 atau 90,” lanjut Harli. Saat ini, penyidik juga masih mendalami apakah minyak RON 88 dan RON 90 ini, pada tahun 2018-2023, langsung didistribusikan kepada masyarakat atau tidak. “Kami kan harus mengkaji berdasarkan bantuan ahli. Misalnya, kalau yang datang RON 90, RON 90 itu kan Pertalite. Nah, apakah Pertalite ini juga sewaktu diimpor langsung didistribusi?” kata Harli. Diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga telah terjadi pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dalam konstruksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

PT Pertamina (Persero) membantah tudingan adanya bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite, sekaligus memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. “Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kejaksaan,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa. Menurut Fadjar, terdapat narasi yang keliru ketika memahami pemaparan oleh Kejaksaan Agung. Fadjar menjelaskan bahwa yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung adalah pembelian RON 90 dan RON 92, bukan terkait adanya oplosan Pertalite menjadi Pertamax. RON 90 adalah jenis bahan bakar minyak (BBM) yang memiliki nilai oktan sebesar 90. Pada produk Pertamina, RON 90 adalah Pertalite, di sisi lain RON 92 adalah Pertamax. Dalam kesempatan tersebut, Fadjar menegaskan bahwa produk Pertamax yang sampai ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Adapun lembaga yang bertugas memeriksa ketepatan spesifikasi dari produk yang beredar di masyarakat adalah Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing,” ucapnya. Pernyataan tersebut merespons ramainya pemberitaan ihwal adanya Pertalite yang dioplos untuk menjadi Pertamax. Kabar tersebut merujuk pada pernyataan Kejaksaan Agung soal kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah. RON 90 tersebut kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Fadjar, yang menjadi masalah adalah pembelian RON 90 yang diklaim sebagai RON 92. Akan tetapi, yang beredar di masyarakat tetaplah RON 92 atau Pertamax dengan spesifikasi yang sudah sesuai. Sumber : antaranews.com

Jakarta - PT Pertamina (Persero) menyampaikan kinerja keuangan yang baik usai transformasi holding dan subholding periode tahun 2021 s.d 2023. Tercatat pendapatan atau revenue perusahaan mengalami tren kenaikan sebesar 15%. Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan, revenue tertinggi terjadi pada tahun 2022. Pada kala itu, Pertamina berhasil mengantongi pendapatan sebesar US$ 84,9 miliar. "Kinerja di holding sendiri, revenue kita dari tahun ke tahun selama 3 tahun ini tumbuh 15%, di mana 2022 memegang revenue tertinggi, US$ 84,9 miliar. Banyak faktor menyebabkan, terutama harga minyak saat itu US$ 97 dolar," kata Wiko, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Parameter kinerja lainnya terlihat pada perolehan EBITDA pada tahun 2023 sebesar US$ 14,4 miliar. naik dibanding tahun sebelumnya sebesar US$ 13,6 miliar. Lalu laba bersih di 2023 juga naik, dari US$ 3,8 miliar di 20222 menjadi US$ 4,4 miliar di 2023. "Dari mana hal ini berasal? Di bawahnya ada kinerja masing-masing subholding kita, mulai kinerja operasional di sektor hulu, produksi migas tumbuh 8% selama 3 tahun terakhir dari 2021-20223 dan mencatat milestone baru pada masa subholding ini," ujarnya. Begitu pula dengan produksi di hulu migas, tembus angka 1 juta barel oil equivalent per day. Wiko mengatakan, hal ini dikontribusi oleh lapangan baru Pertamina, terutama di Rokan dan aset di luar negeri. Sementara di kilang, yield valuable juga meningkat 2%. Menurutnya, hal ini menunjukkan kilang Pertamina mampu menghasilkan produk-produk bernilai dengan persentase meningkat. Kilang Pertamina juga sudah mampu memproduksi 100% kebutuhan solar nasional, sedangkan untuk gasoil 40%. "Volume sales juga meningkat, menunjukkan bahwa demand yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan sektor industri dan transportasi. Dari 2021 s.d 2023, di tahun 2023 kita finish menyalurkan 99 juta kiloliter (KL)," kata dia. Lalu volume niaga gas di subholding juga demikian, tumbuh 6% selama 3 tahun terakhir. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Pertamina memegang peranan penting dalam transisi energi, menyalurkan gas yang dianggap sebagai energi yang lebih bersih dibanding fosil fuel lainnya. "Listrik kita fokus di geothermal dan listrik yang berbasis gas juga tumbuh di tahun 2023, finish kita 5.452 gigawatt hour (GWh), di mana pertumbuhannya 8%. Tidak kalah penting adalah IML, kita mampu menyalurkan dan mendistribusikan bahan bakar minyak energi ke seluruh negeri dan volume utilisasi vessel-nya tumbuh 2% selama 3 tahun terakhir," ujar Wiko. Sumber : detik.com

Sejak didirikan pada tahun 1959, Pertamina telah menjadi perusahaan negara yang bergerak di bidang energi, melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan operasi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Selama perjalanannya, Pertamina telah mengalami setidaknya tiga kali transformasi besar. Yakni sebagai Perusahaan Negara (1959-2003), lalu berubah menjadi Perseroan Terbatas (2003-2021), dan terakhir menjadi Holding-Subholding (2021-sekarang). Namun, sejak transformasi menjadi Holding-Subholding, Pertamina dinilai kehilangan kekuatannya sebagai penggerak utama kedaulatan energi nasional. Berbagai isu besar muncul, mulai dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak terkendali hingga kesulitan dalam mewujudkan kemandirian energi. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Pertamina dan pemerintah, terutama setelah status perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas. Menyikapi hal tersebut, Arie Gumilar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) beserta seluruh pengurus dan Ketua Umum Serikat Pekerja Konstituen, dalam konferensi pers di Makassar beberapa waktu lalu menyatakan dukungan penuh terhadap visi Asta Cita Kedaulatan Energi Nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Khususnya dalam sektor energi guna percepatan terwujudnya Swasembada Energi Nasional. Dukungan ini dinilai sejalan dengan Asta Cita nomor 2, yang berbunyi "memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru." "Untuk mewujudkan visi ini, FSPPB menyerukan agar Pertamina dikembalikan sebagai Perusahaan Negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir," kata Arie Gumilar, Jumat (21/2/2025). FSPPB menegaskan bahwa pengembalian Pertamina ke bentuk asalnya sebagai Perusahaan Negara yang langsung berada di bawah kendali presiden merupakan langkah strategis. Hal ini dinilai sejalan dengan semangat Asta Cita Kedaulatan Energi Nasional dan akan mendorong efisiensi biaya, meningkatkan kinerja perusahaan, serta berkontribusi pada kemajuan negara. Dengan kembali di bawah kendali presiden, harga BBM diharapkan dapat ditekan secara signifikan, distribusi BBM menjadi lebih merata, dan kinerja Pertamina secara keseluruhan akan meningkat. Selain itu, reintegrasi Pertamina dari struktur Holding-Subholding menjadi perusahaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir akan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban perusahaan terutama dari sisi pajak transaksi antar anak usaha, serta menciptakan bisnis yang lebih tangguh terhadap ketidakstabilan harga komoditas. "Langkah ini juga akan mempermudah Pertamina dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya. Dengan kembali menjadi Perusahaan Negara yang berada langsung di bawah kendali presiden, kata dia, pemerintah akan lebih mudah dalam mengawasi dan mengarahkan Pertamina dalam menjalankan penugasan pengelolaan energi yang merupakan kebutuhan fundamental bangsa. Peningkatan lifting produksi Migas nasional dan penyediaan BBM akan lebih optimal, harga BBM diharapkan dapat lebih terkendali, distribusi energi akan lebih merata, serta kinerja operasional Pertamina secara keseluruhan akan meningkat. Reintegrasi Pertamina dari struktur Holding-Subholding menjadi perusahaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir akan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban perusahaan terutama dari sisi pajak transaksi antar anak usaha, serta menciptakan bisnis yang lebih tangguh terhadap ketidakstabilan harga komoditas. "Selain itu, langkah ini akan mempermudah Pertamina dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia," sambungnya. FSPPB meyakini bahwa langkah-langkah ini sejalan dengan prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "FSPPB siap mengawal dan mendukung penuh proses transformasi ini hingga terealisasi," ujar Arie. Ia menambahkan, bahwa FSPPB juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk cendekiawan, akademisi, serta seluruh rakyat Indonesia, untuk bersama-sama mendukung upaya pengembalian Pertamina sebagai Perusahaan Negara Terintegrasi Hulu-Hilir di bawah kendali presiden. "Dengan demikian, kedaulatan energi nasional dapat terwujud demi kemandirian dan kemajuan bangsa," katanya. FSPPB berharap dukungan serta partisipasi aktif dari semua pihak untuk mewujudkan visi besar ini. "Mari bersama-sama membangun Pertamina yang kuat, mandiri, dan berdaulat demi masa depan energi Indonesia yang lebih baik," ajaknya. (*) *Sumber : timesindonesia.co.id