Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dengan modus mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax terjadi pada 2018-2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan, BBM yang beredar di masyarakat saat ini bukanlah hasil oplosan dan tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang diusut. “Jadi, jangan ada pemikiran di masyarakat bahwa seolah-olah minyak yang digunakan sekarang itu adalah minyak oplosan. Nah, itu enggak tepat,” ujar Harli Siregar saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Harli menjelaskan, berdasarkan hasil temuan sementara, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan membeli dan membayar minyak RON 92. “Fakta hukum yang sudah selesai (peristiwanya) bahwa RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga itu melakukan pembayaran terhadap pembelian minyak yang RON 92, berdasarkan price list-nya. Padahal, yang datang itu adalah RON 88 atau 90,” lanjut Harli. Saat ini, penyidik juga masih mendalami apakah minyak RON 88 dan RON 90 ini, pada tahun 2018-2023, langsung didistribusikan kepada masyarakat atau tidak. “Kami kan harus mengkaji berdasarkan bantuan ahli. Misalnya, kalau yang datang RON 90, RON 90 itu kan Pertalite. Nah, apakah Pertalite ini juga sewaktu diimpor langsung didistribusi?” kata Harli. Diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga telah terjadi pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dalam konstruksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

PT Pertamina (Persero) membantah tudingan adanya bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite, sekaligus memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. “Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kejaksaan,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa. Menurut Fadjar, terdapat narasi yang keliru ketika memahami pemaparan oleh Kejaksaan Agung. Fadjar menjelaskan bahwa yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung adalah pembelian RON 90 dan RON 92, bukan terkait adanya oplosan Pertalite menjadi Pertamax. RON 90 adalah jenis bahan bakar minyak (BBM) yang memiliki nilai oktan sebesar 90. Pada produk Pertamina, RON 90 adalah Pertalite, di sisi lain RON 92 adalah Pertamax. Dalam kesempatan tersebut, Fadjar menegaskan bahwa produk Pertamax yang sampai ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Adapun lembaga yang bertugas memeriksa ketepatan spesifikasi dari produk yang beredar di masyarakat adalah Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing,” ucapnya. Pernyataan tersebut merespons ramainya pemberitaan ihwal adanya Pertalite yang dioplos untuk menjadi Pertamax. Kabar tersebut merujuk pada pernyataan Kejaksaan Agung soal kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah. RON 90 tersebut kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Fadjar, yang menjadi masalah adalah pembelian RON 90 yang diklaim sebagai RON 92. Akan tetapi, yang beredar di masyarakat tetaplah RON 92 atau Pertamax dengan spesifikasi yang sudah sesuai. Sumber : antaranews.com

Jakarta - PT Pertamina (Persero) menyampaikan kinerja keuangan yang baik usai transformasi holding dan subholding periode tahun 2021 s.d 2023. Tercatat pendapatan atau revenue perusahaan mengalami tren kenaikan sebesar 15%. Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan, revenue tertinggi terjadi pada tahun 2022. Pada kala itu, Pertamina berhasil mengantongi pendapatan sebesar US$ 84,9 miliar. "Kinerja di holding sendiri, revenue kita dari tahun ke tahun selama 3 tahun ini tumbuh 15%, di mana 2022 memegang revenue tertinggi, US$ 84,9 miliar. Banyak faktor menyebabkan, terutama harga minyak saat itu US$ 97 dolar," kata Wiko, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Parameter kinerja lainnya terlihat pada perolehan EBITDA pada tahun 2023 sebesar US$ 14,4 miliar. naik dibanding tahun sebelumnya sebesar US$ 13,6 miliar. Lalu laba bersih di 2023 juga naik, dari US$ 3,8 miliar di 20222 menjadi US$ 4,4 miliar di 2023. "Dari mana hal ini berasal? Di bawahnya ada kinerja masing-masing subholding kita, mulai kinerja operasional di sektor hulu, produksi migas tumbuh 8% selama 3 tahun terakhir dari 2021-20223 dan mencatat milestone baru pada masa subholding ini," ujarnya. Begitu pula dengan produksi di hulu migas, tembus angka 1 juta barel oil equivalent per day. Wiko mengatakan, hal ini dikontribusi oleh lapangan baru Pertamina, terutama di Rokan dan aset di luar negeri. Sementara di kilang, yield valuable juga meningkat 2%. Menurutnya, hal ini menunjukkan kilang Pertamina mampu menghasilkan produk-produk bernilai dengan persentase meningkat. Kilang Pertamina juga sudah mampu memproduksi 100% kebutuhan solar nasional, sedangkan untuk gasoil 40%. "Volume sales juga meningkat, menunjukkan bahwa demand yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan sektor industri dan transportasi. Dari 2021 s.d 2023, di tahun 2023 kita finish menyalurkan 99 juta kiloliter (KL)," kata dia. Lalu volume niaga gas di subholding juga demikian, tumbuh 6% selama 3 tahun terakhir. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Pertamina memegang peranan penting dalam transisi energi, menyalurkan gas yang dianggap sebagai energi yang lebih bersih dibanding fosil fuel lainnya. "Listrik kita fokus di geothermal dan listrik yang berbasis gas juga tumbuh di tahun 2023, finish kita 5.452 gigawatt hour (GWh), di mana pertumbuhannya 8%. Tidak kalah penting adalah IML, kita mampu menyalurkan dan mendistribusikan bahan bakar minyak energi ke seluruh negeri dan volume utilisasi vessel-nya tumbuh 2% selama 3 tahun terakhir," ujar Wiko. Sumber : detik.com

Sejak didirikan pada tahun 1959, Pertamina telah menjadi perusahaan negara yang bergerak di bidang energi, melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan operasi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Selama perjalanannya, Pertamina telah mengalami setidaknya tiga kali transformasi besar. Yakni sebagai Perusahaan Negara (1959-2003), lalu berubah menjadi Perseroan Terbatas (2003-2021), dan terakhir menjadi Holding-Subholding (2021-sekarang). Namun, sejak transformasi menjadi Holding-Subholding, Pertamina dinilai kehilangan kekuatannya sebagai penggerak utama kedaulatan energi nasional. Berbagai isu besar muncul, mulai dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak terkendali hingga kesulitan dalam mewujudkan kemandirian energi. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Pertamina dan pemerintah, terutama setelah status perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas. Menyikapi hal tersebut, Arie Gumilar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) beserta seluruh pengurus dan Ketua Umum Serikat Pekerja Konstituen, dalam konferensi pers di Makassar beberapa waktu lalu menyatakan dukungan penuh terhadap visi Asta Cita Kedaulatan Energi Nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Khususnya dalam sektor energi guna percepatan terwujudnya Swasembada Energi Nasional. Dukungan ini dinilai sejalan dengan Asta Cita nomor 2, yang berbunyi "memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru." "Untuk mewujudkan visi ini, FSPPB menyerukan agar Pertamina dikembalikan sebagai Perusahaan Negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir," kata Arie Gumilar, Jumat (21/2/2025). FSPPB menegaskan bahwa pengembalian Pertamina ke bentuk asalnya sebagai Perusahaan Negara yang langsung berada di bawah kendali presiden merupakan langkah strategis. Hal ini dinilai sejalan dengan semangat Asta Cita Kedaulatan Energi Nasional dan akan mendorong efisiensi biaya, meningkatkan kinerja perusahaan, serta berkontribusi pada kemajuan negara. Dengan kembali di bawah kendali presiden, harga BBM diharapkan dapat ditekan secara signifikan, distribusi BBM menjadi lebih merata, dan kinerja Pertamina secara keseluruhan akan meningkat. Selain itu, reintegrasi Pertamina dari struktur Holding-Subholding menjadi perusahaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir akan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban perusahaan terutama dari sisi pajak transaksi antar anak usaha, serta menciptakan bisnis yang lebih tangguh terhadap ketidakstabilan harga komoditas. "Langkah ini juga akan mempermudah Pertamina dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya. Dengan kembali menjadi Perusahaan Negara yang berada langsung di bawah kendali presiden, kata dia, pemerintah akan lebih mudah dalam mengawasi dan mengarahkan Pertamina dalam menjalankan penugasan pengelolaan energi yang merupakan kebutuhan fundamental bangsa. Peningkatan lifting produksi Migas nasional dan penyediaan BBM akan lebih optimal, harga BBM diharapkan dapat lebih terkendali, distribusi energi akan lebih merata, serta kinerja operasional Pertamina secara keseluruhan akan meningkat. Reintegrasi Pertamina dari struktur Holding-Subholding menjadi perusahaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir akan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban perusahaan terutama dari sisi pajak transaksi antar anak usaha, serta menciptakan bisnis yang lebih tangguh terhadap ketidakstabilan harga komoditas. "Selain itu, langkah ini akan mempermudah Pertamina dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia," sambungnya. FSPPB meyakini bahwa langkah-langkah ini sejalan dengan prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "FSPPB siap mengawal dan mendukung penuh proses transformasi ini hingga terealisasi," ujar Arie. Ia menambahkan, bahwa FSPPB juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk cendekiawan, akademisi, serta seluruh rakyat Indonesia, untuk bersama-sama mendukung upaya pengembalian Pertamina sebagai Perusahaan Negara Terintegrasi Hulu-Hilir di bawah kendali presiden. "Dengan demikian, kedaulatan energi nasional dapat terwujud demi kemandirian dan kemajuan bangsa," katanya. FSPPB berharap dukungan serta partisipasi aktif dari semua pihak untuk mewujudkan visi besar ini. "Mari bersama-sama membangun Pertamina yang kuat, mandiri, dan berdaulat demi masa depan energi Indonesia yang lebih baik," ajaknya. (*) *Sumber : timesindonesia.co.id

Bali - Komisaris, Direksi dan seluruh Pekerja PT Pertamina (Persero) menyatakan tekad bersama untuk memperkuat kualitas SDM dalam mewujudkan Pertamina sebagai tulang punggung bangsa dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.Hal tersebut disampaikan pada acara pembukaan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2025-2027 yang diselenggarakan di Patra Hotel & Villas, Bali pada 17-21 Februari 2025. Hadir membuka acara secara resmi Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan; Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri; Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto; serta Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPPB) Arie Gumilar sebagai wakil Pekerja. Perundingan PKB ke-IX kali ini mengusung tema “PKB sebagai Pilar Penguatan SDM untuk Kedaulatan Energi Nasional.” Tema ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah yang menekankan pentingnya kemandirian dan ketahanan energi sebagai pilar penting mewujudkan swasembada energi nasional.Perundingan PKB ke-IX ini akan berlangsung hingga 21 Februari 2025 mendatang, dengan harapan dapat menghasilkan kesepakatan yang berkeadilan bagi pekerja dan perusahaan, serta mendukung strategi Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dalam sambutannya, Direktur Utama Pertamina Simon menegaskan bahwa SDM yang kuat dan unggul merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam memberikan kontribusi nyata bagi bangsa untuk mencapai swasembada energi nasional.Sementara itu Mochamad Iriawan atau yang akrab dipanggil Iwan Bule sebagai Komisaris Utama dalam keynote speech-nya mengajak seluruh pekerja untuk terus bersinergi demi memperkuat Pertamina. “Bersama, kita wujudkan SDM Pertamina yang lebih tangguh guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya. *Sumber : tvonenews.com

JAKARTA --- Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina diharapkan menjadi soko guru swasembada energi, ketahanan energi dan kedaulatan energi di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, Pertamina harus menciptakan harmonisasi antara perusahaan dengan para pekerjanya, termasuk di dalamnya organisasi pekerja atau serikat pekerja. Menurut Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, Pertamina menjadi salah satu perusahaan yang menunjukkan hubungan industrial yang harmonis. Karena itu, ia memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran Pertamina. "Berdasarkan kondisi potret ketenagakerjaan Indonesia saat ini, perlu dibuat arah transformasi kebijakan strategis ketenagakerjaan, dengan memadukan best practice dan kearifan lokal. Transformasi perlu didukung oleh kebijakan yang human centric. Salah satu kebijakan tersebut adalah melalui Hubungan Industrial Pancasila, yang terbentuk berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945," ujar Yassierli, yang memaparkan tentang "Peran Negara Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial BUMN Yang Harmonis", pada Pengukuhan Pengurus Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia Jakarta ( SPPSI Jakarta), Periode 2024-2027, di Ballroom Grha Pertamina, 7 Januari 2025. Menurutnya, nilai Hubungan Industrial Pancasila memiliki 6 prinsip, yaitu kepentingan bersama, kerja sama pekerja/buruh dan pengusaha, hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, ketenangan berusaha dan ketenteraman bekerja, serta kesejahteraan bersama. Nilai Hubungan Industrial Pancasila terdiri dari 9 asas yaitu, kekeluargaan dan gotong royong, fairness dan solidaritas, soliditas, demokrasi, humanis, comply/kepatuhan, loyalitas, partnership, serta musyawarah untuk mufakat. Selain itu, Hubungan Industrial Pancasila memiliki 5 nilai, yaitu toleransi beragama, memanusiakan manusia, membangun solidaritas, mengutamakan dialog, serta proses penerimaan pekerja/buruh tanpa membedakan golongan, keyakinan, paham, aliran, suku maupun jenis kelamin. Yassierli mengharapkan, Serikat Pekerja dalam perusahaan bisa memicu produktivitas Hubungan Industrial Pancasila disertai pengelolaan manajemen yang baik, berlandaskan Good Corporate Governance, serta adanya kontribusi, keterlibatan pekerja/buruh. "Saya berharap insan Pertamina bisa menghidupkan hubungan industrial yang harmonis, adil juga humanis. Saya ingin Pertamina menjadi salah satu benchmark dan role model keberhasilan. Saya meyakini, Pertamina bisa mewujudkan hal tersebut," ujarnya. Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar menyambut hangat harapan Menteri Ketenagakerjaan tersebut. "Tentunya ini tantangan yang harus kami tangkap dan harus dihadapi. Saya pastikan FSPPB sebagai wakil dari seluruh serikat pekerja yang ada di Pertamina, menyatakan siap untuk melakukan atau menjadi role model implementasi hubungan industrial Pancasila di Pertamina dan menjadi role model untuk semua perusahaan-perusahaan lainnya, yang ada di Indonesia", ujarnya. Arie juga menyampaikan, saat ini Serikat pekerja yang ada di Pertamina tidak hanya berfokus pada perlindungan dan perjuangan kesejahteraan pekerja. Serikat pekerja, yang ada di pertamina khususnya yang terafiliasi pada federasi serikat Pertamina, harus memperjuangkan kedaulatan energi Indonesia. Anggota serikat pekerja juga harus mampu menjaga kelangsungan bisnis Pertamina yang terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk memberikan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia, serta tidak melupakan perlindungan dan perjuangan kesejahteraan bagi anggota keluarga. "Ini menjadi penting bahwa peran strategis serikat pekerja harus diakui sebagai stakeholder paling utama perusahaan. Hubungan industri layak harmonis dinamis dan berkeadilan di tubuh Pertamina, diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga jajaran manajemen dan pekerja yang diwakili serikat pekerja, bisa bersatu padu membuat sebuah harmoni. Semoga Pertamina dapat mencapai visi misi dan kejayaan, sesuai dengan yang diharapkan," pungkasnya. *Sumber : Pertamina.com

Jakarta – Peneliti Institut Energi Anak Bangsa (IEAB), T. Budi Utomo, menyoroti pentingnya penguatan regulasi sektor minyak dan gas bumi (migas) untuk mendukung kemandirian bangsa. Ia menegaskan bahwa penguatan regulasi yang pro rakyat merupakan langkah strategis yang harus menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian energi dan meningkatkan kontribusi migas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam keterangannya, Budi Utomo menekankan bahwa salah satu pekerjaan rumah utama bagi Presiden Prabowo adalah mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas. “RUU Migas sudah terlalu lama tidak menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ini saatnya pemerintah mengambil langkah konkret untuk menetapkan regulasi yang berpihak pada rakyat dan kepentingan nasional,” ujar Budi. Budi optimistis Presiden Prabowo dapat mengembalikan substansi Undang-Undang Migas ke arah yang lebih nasionalistik seperti UU No. 8 Tahun 1971. Pada masa itu, perusahaan migas negara memiliki kuasa penuh dalam usaha pertambangan migas, yang terbukti mampu mendukung kemandirian energi nasional. “Dengan substansi yang sama, kemandirian nasional di sektor energi akan lebih mudah terwujud,” tegasnya. Budi juga mengungkapkan bahwa pergeseran regulasi di sektor migas selama dua dekade terakhir berdampak signifikan terhadap kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional. Sebelum UU Migas diganti, sektor migas mampu menyumbang hingga 40-60% dari total penerimaan APBN. Namun, pasca penerapan undang-undang penggantinya, kontribusi migas justru merosot tajam, hanya mencapai 6-7% per tahun. “Ini adalah situasi yang memprihatinkan. Sumber daya migas yang seharusnya menjadi pilar utama pembangunan justru tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kepentingan rakyat. Reformasi regulasi adalah langkah penting untuk membalikkan kondisi ini,” jelas Budi. Lebih lanjut, ia menilai bahwa penguatan regulasi yang pro rakyat juga dapat meningkatkan daya tarik investasi di sektor migas. Namun, Budi menekankan bahwa investasi tersebut harus tetap mengutamakan kepentingan nasional dan memastikan bahwa keuntungan dari pengelolaan migas dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Menurut Budi, penguatan perusahaan migas negara melalui regulasi yang tepat akan memberikan dampak positif jangka panjang, tidak hanya bagi sektor energi, tetapi juga bagi kedaulatan ekonomi nasional. “Perusahaan migas negara harus diberikan kuasa penuh dalam usaha pertambangan untuk memastikan pengelolaan sumber daya energi tetap berada dalam kendali nasional,” tuturnya. Budi mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam memprioritaskan kemandirian bangsa melalui pengelolaan sumber daya alam. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada keberanian pemerintah dalam membuat regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat. “RUU Migas harus menjadi prioritas. Dengan dukungan semua pihak, saya yakin regulasi ini dapat menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kemandirian nasional dan meningkatkan kontribusi migas terhadap APBN,” tutup Budi. *Sumber : kabarnusa.com

Mantan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Ugan Gandar, menyerukan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam impor minyak yang mencapai Rp 96 triliun di Pertamina.Ugan mengatakan bahwa penggeledahan oleh Kejagung harus menghasilkan kejelasan status kasus ini."Semoga semuanya menjadi terang benderang. Kalau ada penyimpangan ya harus ditindak oknum-oknumnya, tapi kalau tidak ada penyimpangan, Kejagung harus segera clearkan masalah impor minyak ini karena kalau tidak tentu akan menciptakan image negatif terhadap perusahaan milik negara ini," kata Ugan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025.Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, mendukung pernyataan tersebut dengan mengedepankan proses hukum yang transparan dan adil."Sepakat Pak Ugan. Karena menyangkut melayani hajat hidup orang banyak," kata Yusri.Yusri Usman menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Kejaksaan Agung harus mendapatkan izin pengadilan, kecuali dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT). Yusri juga mengungkapkan bahwa beberapa pejabat Pertamina yang telah diidentifikasi sebelumnya kini tidak dapat dihubungi, dengan nomor telepon mereka yang tidak aktif dan pesan WhatsApp yang tidak terkirim. Dalam Catatan Akhir Tahun CERI yang disampaikan di Jakarta pada Selasa (31/12/2024), Yusri mengkritik penutupan informasi dalam pengusutan dugaan penyimpangan proses bisnis impor minyak mentah dan BBM oleh Pertamina, yang mencapai 1 juta barel per hari selama periode 2018 hingga 2023. Menurut Yusri, kegiatan investigasi yang terkesan sangat tertutup berpotensi merugikan."Bersumberkan berita di media, sejak akhir Oktober hingga pertengahan Desember 2024, Tim Kejagung telah mengeledah kantor dan rumah beberapa direksi Pertamina (Persero) Holding dan Subholding. Pada 19 Desember 2024, beberapa direksi juga diundang untuk klarifikasi ke gedung bundar," jelas Yusri. Selama pengeledahan, tim investigasi menemukan sejumlah uang yang sangat besar dan menyita beberapa perangkat HP serta mengkloning laptop untuk memperkuat bukti adanya dugaan penyimpangan.Yusri juga menyoroti bahwa Kejagung telah meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan dan telah menetapkan beberapa tersangka. "Jika informasi ini benar, Kejagung sebaiknya terbuka ke publik untuk menghindari spekulasi," ujar Yusri.Lebih lanjut, Yusri menyebutkan bahwa munculnya nama tokoh James dalam kasus ini mungkin berkaitan dengan inisial yang pernah disebutkan oleh mantan anggota DPR Komisi VII, Muhammad Nasir, dalam rapat dengar pendapat dengan Pertamina pada tahun 2023. "Jika nama tersebut sama, maka patut diduga telah terjadi kolaborasi antara tokoh suap SKK Migas pada tahun 2013 dengan tokoh papa minta saham dalam proses impor minyak Pertamina," lanjut Yusri.Menurut sumber CERI, impor yang terlalu mahal sejak tahun 2018 hingga 2023 telah menyebabkan kerugian sekitar USD 1,2 miliar setiap tahun, dengan total kerugian sekitar USD 6 miliar atau setara Rp 96 triliun. Tim BPK sedang melakukan perhitungan terkait hal ini."Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan untuk menghindari menjadi sumber fitnah, kami berharap jika cukup alat bukti tersedia, proses penyelidikan ini bisa segera dinaikan statusnya ke tahap penyidikan untuk menyelamatkan keuangan negara," pungkas Yusri.

Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Ke-42 (KTT ASEAN Ke-42) yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9 - 11 Mei 2023 mendapat tanggapan dari Tokoh Muda NTT yang juga Pengamat Maritim Ikatan Alumni Lemhanas Strategic Center (IKAL SC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa. Capt. Hakeng mengapresiasi atas keputusan pemerintah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Labuan Bajo sebagai lokasi pelaksanaan KTT ASEAN Ke-42. Apalagi Presiden Jokowi saat tiba di Bandara Komodo Minggu (7/5/2023) menyebutkan dihadapan awak media, "Ini adalah momentum yang sangat baik diadakan KTT ASEAN di Labuan Bajo untuk memarketingi Labuan Bajo, supaya dunia tahu di Indonesia ada yang namanya Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur." "Saya sebagai Putra NTT tentu sangat bangga dan mengapresiasi keputusan pemerintah menjadikan Labuan Bajo sebagai lokasi KTT ASEAN Ke-24. Ditambah lagi Kepala Negara menyebut ini saatnya untuk memarketingkan Labuan Bajo. Artinya, Presiden sangat konsen dengan Labuan Bajo yang merupakan daerah wisata lautnya. Dan ini juga menunjukkan Presiden Jokowi berkomitmen dengan pencanangan program Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia," sebut Capt. Hakeng dalam keterangan persnya Selasa (9/5) di Jakarta. Lebih lanjut Putra NTT inipun mengapresiasi kepada Pemerintah yang akan menyuguhkan aneka hidangan laut bagi para delegasi KTT ASEAN Ke-42. Luasnya wilayah maritim Indonesia tersebut memiliki banyak potensi sumber kekayaan alam seperti potensi protein ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memasukkan wilayah perikanan NTT termasuk dalam Zona 3, yakni WPPNRI 715 dan 718 yang terdiri Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur yang merupakan wilayah laut NTT. Kuota penangkapan di zona tersebut hampir 3 juta ton dengan nilai ekonominya sekitar Rp 85 triliun. Jadi momen KTT ASEAN ini bisa pula dipakai sebagai ajang untuk menggaet investor di sektor perikanan," jelas Capt. Hakeng. Ditambahkan Capt. Hakeng lagi bahwa potensi sumber daya perikanan tangkap di NTT berdasarkan data dari KKP terbilang besar. Namun yang dikelola masih rendah, baru sekitar 40 % dari potensi lestari yaitu sebesar 388,7 ton per tahun dengan tangkapan utama berupa ikan pelagis, yaitu ikan Tuna, Cakalang, Tenggiri, Selar, Kembung dan ikan demersal yaitu berupa ikan Kerapu, Kakap, Lobster, Cumi, Kerang dan lain-lain. Perhelatan KTT ASEAN Ke-42 ini diharapkan Capt. Hakeng sebagai langkah untuk lebih memasarkan potensi pariwisata yang ada di NTT. "Provinsi NTT juga memiliki spot-spot pariwisata bahari yang tidak kalah menariknya dari provinsi Indonesia lainnya. Labuan Bajo menyimpan keindahan alam keragaman hayati bawah laut. Potensi pariwisata bahari di NTT tentu sangat menjanjikan, dapat untuk diving, surfing, snorkeling, ataupun fishing, karena wilayah lautnya yang luas. Gelombang laut yang menarik untuk peselancar dapat ditemukan di Nemberala Rote. Kemudian Alor yang memiliki taman laut yang sangat indah," beber Capt. Hakeng. KTT ASEAN Ke- 42 mengangkat tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth", menunjukkan kemampuan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan seperti disebutkan Presiden Jokowi, dalam keterangannya di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Senin (8/5/2023), menurut Capt. Hakeng dirasa sangat tepat untuk dapat membangkitkan semangat masyarakat NTT khususnya para Pemuda agar mencintai sektor kemaritiman. KTT ASEAN Ke-42 ini menurut Capt. Hakeng dapat dijadikan sebagai ajang diplomasi maritim antara pemerintah Indonesia dengan Vietnam terkait batas laut serta penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dan juga dengan beberapa negara anggota ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Selain itu juga, lanjut Capt. Hakeng dalam KTT ini diharapkan Indonesia dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kerjasama di sektor kemaritiman bersama anggota ASEAN. "Indonesia harus mampu menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kerjasama dan kekuatan di sektor kemaritiman. Mengingat Indonesia terdiri dari 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi (km2). Dimana 5.80 km2 adalah lautan atau 67 persen wilayah Indonesia adalah perairan. Apalagi saat ini telah terjadi peralihan perhatian dan aktivitas dunia dari wilayah Mediterania dan Atlantik menuju kawasan Indopasifik," katanya. Dalam akhir keterangan persnya, Capt. Hakeng menyebutkan, "ASEAN dapat bermitra untuk mengatasi isu-isu keamanan di lautan Samudera Pasifik dan Hindia serta untuk dapat bersama-sama mengatasi polusi di laut khususnya sampah dimana Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik di lautan sebesar 70 persen pada 2025."